Fanny Rahma Aulya

HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN UU No. 24 Tahun 1992 BAB III Pasal 5 (2) Setiap orang berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kritik : - Saran : sebaiknya pada pasal ini benar benar diperhatikan lagi oleh pemerintah setempat dalam kewajiban menaati rencana tata ruang terkhusus yang bersifat publik, dikarenakan masih terdapat dibeberapa kawasan dalam penataan penggunaan dan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tanggapan : pada umumnya UU No. 24 tahun 1992 sudah baik dan sudah sangat rinci dalam pembahasan per-BAB dan pasal pasalnya. Hanya saja ada beberapa yang masih kurang dalam penerapan secara langsung. UU No. 4 Tahun 1992 BAB III Pasal 7 (1) Setiap orang atau badan yang membangun ruah atau perumahan wajib : a. mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif b melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan c. melakukan pengelolaan berdasarkan...

Hukum Pranata Pembangunan BAB I Kritik : pada pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa desain universal adalah rancangan bangunan Gedung dan fasilitasnya yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa diperlukan adaptasi atau perlakuan khusus. Ada beberapa kata kata yang tertera pada pasal 1 ayat 11 tersebut menurut saya kurang tepat. Saran : untuk kalimat “… tanpa diperlukan adaptasi atau perlakuan khusus.” sebaiknya diganti kata katanya agar yang membaca tidak merasa ambigu dengan kalimat tersebut dikarenakan untuk para penyandang disabilitas, lansia dan ibu menyusui sangat dibutuhkan perlakuan khusus terutama pada bangunan Gedung yang bersifat umum. BAB III Pasal 14 ayat (2) huruf E kemiringan permukaan jalan yang mudah dilalui; Kritik : - Saran : pada pasal 14 ayat (2) huruf E tentang kemiringan permukaan jalan yang mudah dilalui. Sebaiknya bisa diperjelas dengan kalimat “dengan mempertimbangkan kemiringan permukaan jalan untuk pengguna yang membutuhkan perlak...

HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN A. PENGERTIAN                Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dl pengadilan). Pranata adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan masyarakat, institusi. Pembangunan adalah perubahan individu atau kelompok dalam kerangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup. Sehingga Hukum Pranata Pembangunan merupakan suatu peraturan resmi yang mengatur tentang interaksi antar individu dalam melakukan perubahan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup. D...